Pada Kamis (5/11), Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengemukakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset ditujukan untuk mempertegas hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pernyataan ini disampaikan di kompleks parlemen, Jakarta, dan menjadi sorotan publik karena menyangkut langkah penegakan hukum yang lebih tegas terhadap korupsi.
Mempertegas Hukuman Mati
Habiburokhman menjelaskan bahwa hukuman mati yang ditegaskan dalam RUU ini didasarkan pada undang-undang lain yang sudah ada, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meski baru efektif mulai tahun 2026, keberadaan aturan ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memerangi korupsi. “Saat ini masih berlaku di Indonesia. Jangan dianggap hukuman mati tidak ada,” tegas Habiburokhman.
Aspek Pencegahan dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Tidak hanya mengenai sanksi, RUU ini juga dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat sering kali khawatir bahwa peraturan baru mungkin dimanfaatkan sebagai alat politik atau sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam penyusunan RUU tersebut, Komisi III DPR RI aktif mendengarkan masukan dari berbagai pihak agar regulasi ini tetap adil dan sesuai dengan asas prosedural.
Menurut Habiburokhman, masyarakat menginginkan pengaturan yang efektif dan proporsional. Namun tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan regulasi tersebut tidak hanya ketat di atas kertas tetapi juga diterapkan dengan konsistensi di lapangan.
Dampak Sosial dan Keadilan
RUU Perampasan Aset bukan sekadar instrumen hukum semata; ia memiliki dampak sosial yang signifikan. Dalam konteks Indonesia, korupsi telah menjadi isu kronis yang menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Penegakan hukum yang kuat melalui ruu perampasan aset diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memerangi praktik-praktik koruptif yang merugikan negara dan masyarakat luas.
Kritik mungkin muncul dari berbagai pihak terkait penerapan hukuman mati. Namun untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi skala besar, langkah ini dianggap perlu sebagai efek jera bagi pelaku lainnya. Setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru atau berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa tujuan utama dari RUU Perampasan Aset?
RUU ini bertujuan mempertegas sanksi terhadap pelaku korupsi serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
Kapan KUHP baru akan mulai berlaku?
KUHP baru yang termasuk aturan mengenai hukuman mati dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2026.
Bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam proses penyusunan RUU?
Masyarakat dapat memberikan masukan melalui konsultasi publik atau menyampaikan pendapat kepada wakil rakyat mereka di DPR RI.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset: Menegaskan Hukuman Mati Bagi Koruptor